UANG JHT ATAU THT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

DASAR HUKUM

Penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang Jaminan Hari Tua (JHT) atau uang Tunjangan Hari Tua (THT) dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU PPh. Dasar hukumnya adalah:

  • PP-68 Tahun 2009, tentang Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
  • PMK-16/PMK.03/2010, tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

PENGERTIAN

       Pengertian tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus adalah sebagai berikut:

  • Tunjangan hari tua (THT) adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
  • Jaminan hari tua (JHT) adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
  • Termasuk dalam penegrtian pembayaran sekaligus adalah apabila sebagian atau seluruh pembayaran THT/JHT dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Dengan demikian atas pembayaran yang dilakukan dalam beberapa tahap selama pembayaran tersebut tidak melampaui 2 tahun tetap dianggap dibayarkan sekaligus.

PENGENAAN PAJAK

Penghasilan yang diperoleh pegawai berupa uang THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final yang diterapkan atas jumlah kumulatif yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender31.

Apabila terdapat bagian uang THT atau JHT yang dibayarkan pada tahun ke-3 dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang dibayarkan oleh pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. PPh yang dipotong tersebut tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak. Bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap pegawai yang dapat menunjukkan NPWP.

Besarnya tarif PPh atas penghasilan berupa uang THT/JHT yang dibayarkan sekaligus adalah:

  1. 0% × penghasilan bruto s.d. Rp50.000.000.
  2. 5% × penghasilan bruto diatas Rp50.000.000.

Contoh: Rivo Mandey memperoleh JHT dari badan penyelenggara jamina sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp250.000.000. Penghitungan pemotongan PPh yang bersifat final adalah sebagai berikut:

0% × Rp50.000.000   = Rp            0

5% × Rp150.000.000 = Rp7.500.000   +

Jumlah PPh                   = Rp7.500.000

Apabila uang JHT tersebut diberikan dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada bulan Desember 2009 dan Februari 2010 masing-masing Rp100.000.000 dan Rp150.000.000, maka penghitungan pemotongan PPh yang bersifat final adalah sebagai berikut:

Desember 2009:

0% × Rp50.000.000   = Rp            0

5% × Rp50.000.000   = Rp2.500.000   +

Jumlah PPh                   = Rp2.500.000

Februari 2010: 5% × Rp150.000.000 = Rp7.500.000

PEMOTONG PAJAK

Pemotong Pajak adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lainnya yang membayar uang THT atau JHT.

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK

Pemotong pajak wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan berupa uang JHT/THT yang dibayarkan sekaligus dengan tata cara sebagai berikut:

  • Pemotongan PPh. Pemotongan PPh menggunakan formulir “Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)” (kode formulir F.1.1.33.02) yang diisi rangkap 2, dengan peruntukkan: lembar-1 untuk wajib pajak dan lembar-2 untuk pemotong pajak. Bukti pemotongan tetap diterbitkan meskipun atas penghasilan yang dibayarkan dikenakan tarif 0%.
  • Penyetoran PPh. PPh yang telah dipotong wajib disetor dengan menggunakan formulir “Surat Setoran Pajak (SSP) yang diisi rangkap 4 serta mencantumkan kode akun pajak 411121 dan kode jenis setoran 401. Penyetoran PPh ke kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dilakukan paling lambat 10 hari setelah Masa Pajak berakhir atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional.
  • Pelaporan PPh. PPh yang telah dipotong dan disetor wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak pemotong terdaftar dengan menggunakan formulir 1721 “SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26” dengan cara mengisi pada bagian C-Objek Pajak-Final No.29 “Penerimaan Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus”. Batas waktu pelaporan SPT Masa tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir, atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional.

About Grace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *